Sejarah Dekrit Presiden 1959 Sekaligus Dampaknya Bagi Bangsa

Dekrit Presiden 1959 merupakan sejarah besar yang pernah terjadi di Indonesia, dikeluarkan pada tanggal 5 Juli, sebagai salah satu respons dari gagalnya Dewan Konstituante merumuskan UUD untuk menggantikan UUDS.

Dengan hadirnya keputusan tersebut, pemerintah Indonesia kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, semenjak perintah tersebut dibacakan ke publik, Ibu Pertiwi menganut sistem pemerintahan demokrasi pimpinan.

Latar Belakang Terjadinya Dekrit Presiden 1959

Setelah Indonesia merdeka, negara ini menganut sistem demokrasi liberal. Oleh karena itu, dibentuk sebuah badan konstituante, sebagai upaya pembentukan Undang-Undang baru, sayang badan tersebut gagal mencapai kesepakatan.

Ada banyak hal yang melatarbelakangi kendala tersebut, mulai dari perbedaan sikap, pandangan politik, hingga kepentingan masing-masing kelompok. Bukan hanya itu saja, berikut beberapa hal yang membuat perintah ini dikeluarkan.

1. Kondisi Politik Tidak Stabil

Latar belakang lain mengapa ada Dekrit Presiden 1959 adalah suhu politik waktu itu tidak stabil. Kegagalan Badan Konstituante tersebut ternyata memberikan dampak luar biasa bagi bangsa.

Terutama soal kepastian hukum dan politik, bahkan hal ini juga memicu adanya berbagai gerakan separatis sampai pemberontakan. Beberapa dari mereka yang tidak puas, memilih untuk merdeka sendiri.

Apabila keadaan itu terus didiamkan begitu saja dan tidak ada tindakan sama sekali, bisa memperparah kondisi. Bahkan merusak keutuhan NKRI, karena Indonesia kembali terpecah sehingga mudah untuk diadu domba.

Kondisi tersebut masih bisa dimanfaatkan oleh beberapa negara asing yang belum rela Indonesia merdeka untuk kembali menjajah. Maka dari itu, sang proklamator mengambil sebuah keputusan agar situasinya tidak semakin buruk.

2. Tekanan Presiden Soekarno

Dekrit Presiden 1959 yang terjadi menjadi salah satu upaya pemimpin bangsa dalam mengatasi berbagai kondisi genting pada waktu itu. Tekanan dari berbagai pihak memang kuat, terutama dikendarai oleh berbagai kepentingan.

Ketika dasar hukum negara belum selesai dan masih menganut sistem yang lama, maka semua orang bebas dalam melakukan apa saja. Jika terus dibiarkan kemungkinan akan merusak eksistensi negara.

3. Demi Menyatukan Bangsa

Hadirnya Dekrit Presiden 1959 sebenarnya diawali dengan keputusan rapat Badan Konstituante pada 22 April 1959. Awalnya Soekarno mengusulkan untuk kembali memakai UUD 1945, ada yang setuju dan tidak.

Karena jumlah kuorum tidak memenuhi persyaratan pengambilan keputusan mutlak, maka voting dilanjutkan kembali tanggal 1 dan 2 Juni 1959. Hasilnya kembali sama, PKI dan PNI menyetujui usul tersebut.

Tetapi Partai Masyumi menolaknya karena tidak mau sistem pemerintahan Indonesia kembali ke Demokrasi terpimpin. Karena kegagalan dalam melakukan voting dan usulan sama-sama kuat, maka hadirlah dekrit presiden.

Soekarno mengeluarkannya pada tanggal 5 Juli 1959 tepatnya pukul 17.00. Kondisi ini memberikan kepastian, tentang UUD yang digunakan, walau masih timbul gejolak tetapi kekuasaan penuh ada di presiden.

Dampak Besar Dekrit Presiden 1959

Keputusan ini memberikan dampak cukup besar bagi Indonesia. Karena menurut isinya, negeri ini mulai meninggalkan sistem parlementer, dan berpindah ke demokrasi terpimpin dan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Selain itu, dibentuk juga Dewan Pertimbangan Agung Sementara, sekaligus membuat peran parlemen tidak sebebas dulu. Karena secara perlahan sudah masuk dalam kewenangan presiden, yang berdampak sebagai berikut.

1. Dampak Positif

Dekrit Presiden 1959 memberikan dampak positif bagi Indonesia, salah satunya kestabilan situasi politik. Walaupun masih ada beberapa pihak tidak setuju, namun mereka harus menurut akan keputusan itu.

Kondisi tersebut juga berpengaruh ke seluruh wilayah yang lambat laun mulai membaik dan tenang. Harus diakui ketegasan seorang pemimpin memang diperlukan dalam keadaan waktu itu, sehingga pandangannya positif.

Selain itu, keputusan penting ini juga memberikan kejelasan secara hukum, sebagai salah satu upaya menjalankan pembangunan nasional supaya lebih terarah, dalam hal ini juga kekuasaan presiden lebih terasa dibandingkan sebelumnya.

2. Dampak Negatif

Walaupun punya kelebihan, ternyata apa yang sudah diputuskan tersebut mempunyai dampak negatif bagi negara, Hal tersebut dapat dilihat dari catatan sejarah dan berbagai peristiwa seperti.

• Presiden yang seakan menyalahgunakan kekuasaannya, di mana hal tersebut terjadi pada tahun 1960. Saat itu Soekarno membubarkan DPR dan mengganti dengan DPR GR karena RAPBN tidak disetujui
• Hadirnya Dwi Fungsi bagi ABRI, yaitu sebagai keamanan negara sekaligus diperbolehkan untuk masuk ranah politik
• Kondisi ini membuat beberapa panglima terjun ke partai politik, hingga akhirnya terbentuklah orde lama dan baru, di bawah pimpinan Soeharto, termasuk kabinet yang disusun 10 Juli 1959

Hadirnya ABRI dalam dunia politik juga memberikan masalah baru, yaitu adanya pelanggaran HAM. Ada banyak kasus terjadi setelah pengumuman keputusan penting tersebut, dan semua itu sulit tertangani.

Pada dasarnya Soekarno mengetahui dampak buruk dari apa yang sudah diputuskannya, sayang beliau terlambat untuk mengantisipasi. Akhirnya terbentuklah Orde baru dengan kepemimpinan Soeharto selama beberapa puluh tahun

Dekrit Presiden 1959 merupakan catatan sejarah kelam Indonesia, yang awalnya untuk menyelamatkan konstitusi tetapi berakhir menjadi penyalahgunaan kekuasaan karena diberikan kuasa penuh tanpa ada penyeimbang sama sekali.